Informasi resmi kebijakan, program, dan kegiatan Kemenko PMK untuk masyarakat Indonesia
Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih mudah dan cepat diakses, Kemenko PMK resmi meluncurkan Aplikasi PPID yang dapat diunduh secara gratis di Google Play Store. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan informasi publik, memantau status permohonan, hingga mengajukan keberatan secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor.
Kemenko PMK berhasil mempertahankan predikat unggul dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2025 dengan meraih skor 90,62 yang dikategorikan sebagai Mutu Pelayanan A berpredikat Sangat Baik. Survei yang melibatkan 99 responden dari berbagai latar belakang ini menggambarkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kualitas layanan, profesionalisme petugas, dan ketepatan waktu penyelesaian permohonan.
Kemenko PMK menggelar Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting nasional menuju target 14% pada akhir tahun 2025. Pertemuan yang dihadiri perwakilan Kemenkes, Kemensos, BKKBN, Bappenas, dan pemerintah daerah ini membahas intervensi spesifik dan sensitif yang perlu diperkuat di 15 provinsi prioritas dengan angka stunting tertinggi.
Menko PMK menegaskan pentingnya kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional dalam Forum Kebudayaan Nasional 2025. Kemenko PMK mendorong sinergi antara Kemendikbudristek, Kemenpar, Kemenpora, dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem kebudayaan yang kuat, inovatif, dan berdaya saing global tanpa mengorbankan jati diri bangsa.
Kemenko PMK memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis utama penyaluran berbagai program perlindungan sosial nasional. Pembaruan data yang akurat dan tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan program seperti PKH, BPNT, KIP, dan PBI JKN dalam menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin masif, Kemenko PMK bersama Kemenaker, Kemendikbudristek, dan BNSP merumuskan Strategi Nasional Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja 2025–2029. Strategi ini mencakup perluasan program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, sertifikasi kompetensi digital, hingga skema pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang inklusif dan terjangkau bagi seluruh angkatan kerja Indonesia.
